Kuala Kapuas (FastNews) – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat, menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah setempat, Kamis (5/9/2024).
“Saya berharap melalui diskusi ini ada masukan-masukan terkait penyusunan standar operasional layanan publik yang terbaik ke depan. Sehingga juga dapat memotivasi para pengusaha untuk berinvestasi di daerah ini,” kata Asisten II Setda Kapuas, Vitrianson, saat membuka kegiatan tersebut.
Vitrianson mengatakan, kegiatan diskusi ini merupakan sebagai langkah awal pembentukan MPP, yang mana merupakan upaya pemerintah daerah setempat, untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas, Pangeran S Pandiangan, menjelaskan tujuan MPP mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan, meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
“MPP ini maksudnya adalah proses pengintegrasian perijinan. Jadi, di mal pelayanan publik ini ada 21 instansi nantinya yang akan bergabung, sehingga proses perijinan itu menjadi mudah dan cepat,” kata Pangeran S Pandiangan.
Ditambahkannya, pembentukan MPP merupakan amanat dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik.
“Seluruh Indonesia sudah menyelanggarakan ini (MPP). Untuk Kabupatan Kapuas kita mulai tahun ini. Makanya sebagai langkah awal, kita mengadakan kegiatan forum duskusi ini,” demikian Pangeran S Pandiangan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DPMPTSP setempat ini, dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kapuas Vitrianson didampingi Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas, Pangeran S Pandiangan, serta dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemkab Kapuas. (Red)
