Palangka Raya (FastNews) – Berdasarkan data dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, bahwa inflasi di Kalimantan Tengah, di bulan Agustus 2024 terendah dibandingkan daerah lainnya di kalimantan, yakni 1,29 (y-o-y).
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo, melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual, pada Selasa (3/9/2024).
“Bagi daerah yang memiliki konsistensi tinggi agar melakukan intervensi dan langkah-langkah yang lebih bervariasi. Ada sembilan langkah intervensi yang harus dilakukan yaitu pemantauan harga dan stok, melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar, berkoordinasi dengan daerah penghasil, merealisasikan BTT, dan memberikan bantuan transportasi dari APBD,” kata Yusharto Huntoyungo.
Ia pun meminta seluruh daerah agar terus melakukan upaya dalam pengendalian inflasi dengan mengkombinasikan berbagai langkah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. “Mudah-mudahan di rakor-rakor berikutnya daerah yang melakukan upaya pengendalian inflasi bisa bertambah, dan kita berharap seluruh daerah sudah melakukan minimal 1-3 upaya konkrit dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Windhiarso Ponco Adi menyampaikan deflasi yang terjadi di setiap bulan Agustus dalam lima tahun terakhir umumnya disumbang oleh penurunan harga komoditas komponen bergejolak.
“Komoditas bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras menjadi komoditas penyumbang utama deflasi Agustus 2024, dengan andil deflasi masing-masing 0,08%, 0,03%, 0,03% dan 0,02%,” kata Windhiarso Ponco Adi.
Menurutnya, penurunan harga yang terjadi disebabkan pasokan yang berlimpah. “Secara nasional jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sampai dengan minggu kelima Agustus 2024 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga,” pungkasnya.(Red)
